Perselisihan Historis antara Jepang dengan Korea Selatan

PERSELISIHAN HISTORIS - Korea Selatan (Korsel) berharap pertemuan tingkat tinggi di Tokyo pekan depan mendorong pembicaraan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan historis dengan Jepang. Meski demikian Korsel sejatinya juga khawatir kematian mantan Perdana Menteri Abe Shinzo dapat mengganggu upaya memperbaiki hubungan kedua negara.

Hubungan dua negara sekutu Amerika Serikat (AS) itu renggang karena isu penjajahan Jepang di Semenanjung Korea dari 1910 sampai 1945. Washington mendesak agar Tokyo dan Seoul memperbaiki hubungan mereka demi menghadapi ancaman nuklir Korea Utara (Korut) dan meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan.

Pejabat pemerintah Presiden Yoon Suk-yeol yang mulai menjabat Mei berjanji meningkatkan hubungan dengan Jepang. Mereka yakin kemenangan Perdana Menteri Kishida Fumio memberinya lebih banyak ruang untuk melaksanakan agendanya untuk tiga tahun ke depan.

Pekan depan Menteri Luar Negeri Park Jin akan mengunjungi Tokyo. Pejabat Korsel yang mengurus kebijakan Jepang mengatakan kunjungan itu bertujuan "membuka keran" negosiasi serius isu kerja paksa yang mengalami kebuntuan pada pemerintah sebelumnya.

Pada 15 Jun. NHK melaporkan Park akan berkunjung ke Tokyo pada 18 Jul. Korsel belum mengkonfirmasi laporan tersebut.

Pejabat lainnya mengatakan Yoon akan mengirim delegasi tingkat tinggi yang dipimpin perdana menteri saat Jepang menggelar upacara pemakaman resmi untuk Abe yang tewas ditembak pekan lalu. Yoon juga akan menggunakan pidato Hari Kemerdekaan 15 Ags. untuk menyampaikan pesan rekonsiliasi dengan Jepang.

"Apa yang kami coba lakukan adalah membuka pintu pembicaraan nyata," kata pejabat tersebut.

Pembunuhan Abe yang merupakan tokoh politik Jepang dan kontroversial bagi Korsel, meningkatkan keraguan tentang hubungan kedua negara di masa depan. Korsel masih menyimpan ingatan buruk masa penjajahan Jepang.

Sejumlah pakar menilai Korsel mungkin tidak akan segera bertindak. Sementara Kishida akan berusaha mewujudkan mimpi Abe seperti reformasi konstitusi yang memungkinkan pasukan Jepang berperang di luar negeri.

Namun sejumlah pejabat Korsel melihat kini Jepang lebih terbuka untuk berunding. Terutama setelah ada tekanan dari pemerintah Presiden AS Joe Biden.

Source: Halo Jepang